Dasar Hukum :
1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan.
2. PP No. 13 Tahun 2009 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publiik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat, Agar Tercapai Tujuan Bangsa.
