Dasar Hukum :
1. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan STandar Operasional Prosedur Administrasi Negara
4.UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaaan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat, Agar Tercapai Tujuan Bangsa.
